Abdul Halik Harun
BITUNG - Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri, menghadiri undangan Koordinasi Nasional Bawaslu RI Bersama Gubernur dan Walikota serta Perwakilan Kepala Daerah dari semua Provinsi Pelaksana Pemilu 2024. Selasa (19/09/2024).
Keguatan Koordinasi oleh Bawaslu RI ini dilaksanakan di Ecovention Ancol Jl Lodan Timur Pandengaman Jakarta Utara, DKI Jakarta, terkait Kesiapan Kepala Daerah menjaga Netralisasi ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Ironisnya ada ASN di Pemerintahannya mengambil kesempatan untuk melakukan upaya tidak Netral dengan sengaja menghadiri kegiatan suksesi salah satu paslon.
Dalam Rakor tersebut kata Walikota Bitung, menegaskan agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota jangan sampai ada ASN yang terlibat dalam Politik praktis jelang Pemilihan Umum.
|
Baca juga:
Kemendagri Komitmen Dukung Pelaksanaan PPKSP
|
“Bawaslu telah menyiapkan langkah strategis salah satunya dengan memaksimalkan upaya pengawasan serta penindakan pelanggaran Netralitas ASN, ” jelas Mantiri.
Dikatakan Mantiri, bahwa hal inilah yang dipandang perlu oleh Bawaslu untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN. Dengan demikian kata Walikota, Pemkot Bitung akan mengambil sikap tegas kapada ASN yang tidak netral dan terlibat Politik Praktis.
“Pembahasan ini sudah menjadi isu nasional sehingga pemerintah harus tegas akan instruksi Bawaslu ini. untuk menjadikan Demokrasi dari Rakyat, oleh rakyat dan untuk Rakyat, ” ujarnya.
Sayangnya, Komitmen Walikota Bitung menghadiri kegiatan tersebut berbanding terbalik dengan informasi adanya dugaan keterlibatan kurang lebih 140 ASN Pemkot Bitung, ikut menghadiri rapat suksesi dari salah satu Paslon di perusahaan yang ada di Bilangan Kelurahan Manembo-nembo.
Dan terindikasi para ASN peserta menerima uang, bervariasi dari 100 ribu hingga 200 ribu dengan materi pembahasan kesejahteraan ASN jika salah satu paslon menang.
Walikota, Maurits sendiri terkait hal tersebut, mengatakan jika dirinya baru mendengar informasinya dan akan melakukan evaluasi dengan OPD yang membidanginya.
“Saya sudah mendengar hal itu, tapi saya masih percaya jika ASN kita tak akan berani melakukan hal itu. Tapi jika hal itu benar, maka tentunya akan ada sikap tegas kepada para pengacau demokrasi ini” tukasnya. (***)
Suferi 
Achmad Sarjono 
